Sejarah
Awal Maret tahun 2020 pada saat merebaknya Covid-19 di Negara tercinta kita ini, dan mendapat lonjakan pada bulan Mei 2020 sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia “Lonjakan Drastis Kasus Corona pada Mei 2020”.
Baca artikel CNN Indonesia "Lonjakan Drastis Kasus Corona pada Mei 2020" selengkapnya di sini.
CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia masih terus meningkat. Hingga kemarin, Minggu (31/5), jumlah kumulatif kasus positif virus corona mencapai 26.473 orang.
Dari jumlah tersebut, 7.308 orang dinyatakan sembuh dan 1.613 orang lainnya meninggal dunia.
Hingga “Kebijakan Bekerja Dari Rumah dan Pelayanan Publik” seperti dikutip dari Ombudsman Republik Indonesia - https://www.ombudsman.go.id/
Sejak adanya pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) bahwa Corona Virus Disease (Covid-19) atau Virus Corona sebagai pandemi global dan pengumuman resmi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Senin tanggal 2 Maret 2020 bahwa Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, sehingga siap atau tidak Indonesia harus menghadapi, mencegah, dan melawan penyebaran Covid-19 tersebut. Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan, salah satunya adalah bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya masing-masing untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona di masyarakat.
Inilah awal mula sejarah lahirnya Aplikasi Opr NewDTKS dilandasi dari Pelayanan Publik yang terbatas dengan adanya wabah / virus corona menggerakan hati kami untuk tetap memaksimalkan Pelayanan Publik sebagai bukti melaksanakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Pula diperkuat dengan Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permensos Nomor 5 Tahun 2019 dan Permensos Nomor 28 Tahun 2017.
Aplikasi ini sampai saat ini dapat eksis sebagai jembatan penghubung dengan Aplikasi SIKS-NG Online milik Kementrian Sosial Republik Indonesia.